DPR vs KPK, Bubar atau Diperkuat?

"DPR vs KPK, dimana posisi abang?"

Pertama, setiap lembaga negara perlu dievaluasi pengelolaannya, bahkan termasuk KPK. Tidak boleh ada suatu lembaga negara yang tidak boleh dievaluasi, terutama dalam akuntabilitas nya.

Apa sih akuntabilitas itu? kira-kira gampangnya "dapat dipertanggungjawabkan". Jadi mulai dari hukum acaranya, pengelolaan anggarannya, SDM nya, semualah. Perlu dan harus boleh dievaluasi.

Siapa yang mengevaluasinya?
Tentu, BPK. Yang mengawasi? sama spt lembaga lainnya, yakni: DPR RI.

Kedua, DPR tidak boleh mengembosi kekuatan KPK dalam pengusutan kasus-kasus korupsi. Harusnya KPK diperkuat dan dipertajam. Bila memang disangka KPK secara organisasi dimanfaatkan sebagai alat politik, buktikan serta keluarkan oknum KPK tersebut. Bukan kerja lembaganya yang diganggu tapi oknum nya yang diperbaiki

Ketiga, KPK ini adl lembaga adhoc. kehadirannya banyak menjadi perhatian. Setidak-tidaknya memberi efek jera bagi beberapa golongan. Saya saksikan betul itu diakar rumput. Terutama masalah kampanye Berani jujur itu Hebat. Saya pernah menjadi bagian dari kampanye ini.

Kampanye seperti ini harus kita galakkan bagi anak-cucu kita. Tentu dg cara yang lebih kreatif dan menarik.

Nah terakhir, dimana posisi saya?
Saya ingin KPK diperkuat, kita harus lebih menyemarakkan kampanye kejujuran kita, tapi mendukung evaluasi yang dilakukan pada lembaga ini pula untuk menjaga akuntabilitas nya.

"Terus yang berantem di TV bagaimana bang?"
akting aja itu. zaman sekarang hanya 1 dari 10 yang benar dari muka di media itu. ok?